• Menyegarkan Kembali Koperasi dengan Inovasi

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Spektrum isu dan diskursus koperasi satu dekade terakhir lebih banyak bicara soal aspek kelembagaan, legal, permodalan, organisasi gerakan serta kebijakan perkoperasian. Seolah tidak ada perspektif baru melihat aktivitas perkoperasian. Banyak diskusi dan seminar biasanya berujung pada kesimpulan klise, “peran pemerintah perlu ditingkatkan”, “kemandirian koperasi harus dibangun”, “koperasi butuh modal”, “gerakan koperasi lemah” dan seterusnya.

    Barulah dua-tiga tahun terakhir mulai muncul spektrum warna lain seperti adopsi teknologi digital oleh koperasi. Itupun dengan tingkat resonansi terbatas. Kita perlu mencari perspektif baru untuk melihat geliat perkoperasian di Indonesia dewasa ini. Tentu saja tujuannya agar praktik berkoperasi di tanah air lebih segar dan menyegarkan.  

    Relevansi

    Saya sedang membaca 21 Lessons for the 21st Century karya Yuval Noah Harari. Ada satu alenia yang mengusik dan saya ingin mengutipnya utuh. “Miliaran dari kita hampir tidak mampu untuk melakukan pengkajian/ penyelidikan, karena kita memiliki banyak hal mendesak untuk dilakukan: kita harus pergi bekerja, merawat anak-anak, atau merawat orang tua yang lanjut usia. Sayangnya, sejarah tidak memberikan diskon. Jika masa depan umat manusia ditentukan dalam ketiadaan Anda, karena Anda terlalu sibuk memberi makan dan pakaian kepada anak-anak Anda, maka Anda dan mereka tidak akan dibebaskan dari konsekuensinya. Ini sangat tidak adil; Tapi siapa bilang sejarah itu adil?”

    Konteks peringatan itu yakni soal dunia yang berubah, yang berbeda dengan epos zaman sebelumnya. Untuk sederhananya kita sebut sebagai epos Revolusi Industri 4.0. Kisah Industri 4.0 itu sudah banyak yang mengulas; Soal kecerdasan buatan, otomasi pekerjaan berbasis robot, internet of thing dan berbagai fitur-fitur kecanggihan lainnya yang sebelumnya tak pernah hadir dalam keseharian. Sayangnya, kadang sebagian di antara kita melihat hal itu berada “di luar sana”, bukannya “di dalam sini”. Padahal, kecanggihan itu, dalam taraf rendah, sudah kita nikmati sehari-hari: kemudahan financial technology, aneka aplikasi di ponsel pintar, smart watch yang hanya Rp. 300.000 harganya, iklan otomatis di media sosial kita dan lain sebagainya.

    Jadi, hal-ihwal itu sudah terjadi “di dalam sini dan kini” dan tak menunggu waktu lama untuk makin canggih dan massif. Lantas, dalam epos zaman baru itu, apakah keberadaan koperasi tetap relevan? Di saat masyarakat sebagian besar mulai mengenal e-wallet, cashless payment dan sejenisnya. Atau pertanyaannya kita ubah, bagaimana agar koperasi tetap relevan?

    Jawaban praktisnya tentu saja koperasi harus beradaptasi dengan zaman. Lantas apa dan bagaimana sesungguhnya proses adaptasi itu bekerja? Apakah sekedar koperasi mengubah sistem layanannya menjadi online? Menggunakan media sosial sebagai channel pemasaran? Atau ada hal-hal lainnya yang harus dilakukan secara kontinyu?

    Adaptasi

    Menggunakan istilah “adaptasi” mengandaikan membaca koperasi sebagai sebuah entitas yang organis, alih-alih mekanis. Bila Anda ingin membelokkan bus yang sedang melaju, cukup putar kemudi dan seluruh badan bus akan mengikuti. Itu logika mekanis. Hal yang sama tak bisa diterapkan pada entitas organis yang di dalamnya memiliki budaya organisasi/ kerja, seni kepemimpinan serta pengelolaan, perbedaan kapasitas SDM dan hal-hal “lunak” lainnya. Alhasil, itu tak akan sesederhana memutar kemudi bus.

    Berbagai agenda perubahan seringkali gagal dalam mengubah budaya organisasi serta hal-hal di atas itu. Lebih sulit mengubah “yang lunak” daripada aspek “yang keras”. Dibutuhkan komitmen besar serta konsistensi agar perubahan menjadi budaya baru; menjadi habitus baru; menjadi cara kerja baru.

    Istilah adaptasi sudah tepat untuk menggambarkan modus perubahan yang harus dilakukan. Suatu perubahan yang dilakukan secara kontinyu dan di berbagai aspek secara bersamaan. Mungkin ilustrasi yang tepat untuk itu adalah seperti musik orkestra yang terdiri dari banyak alat dan pemain namun padu dalam harmoni.

    Kita tak bisa misalnya mengubah koperasi sekedar go online ketika gaya kepemimpinan pengurus atau manajernya masih offline. Yang harus dilakukan adalah mengorkestrasi perubahan di sisi tata kelola, kepemimpinan dan terakhir teknologinya. Barulah kemudian koperasi tersebut benar-benar berada dalam habitat online secara total, aspek hard dan soft-nya sekaligus.

    Inovasi

    Saya berpikir bahwa adaptasi untuk bangun relevansi eksistensial itu dimungkinkan melalui inovasi. Inovasi itu merujuk pada penggunaan cara/ metode/ proses baru sehingga bisa membuat kita lebih produktif. Yang bila dikategorikan, ada yang sifatnya rutin, perbaikan sampai yang radikal/ mendasar. Modus dasarnya adalah mengeksplorasi dan menyoba segala kemungkinan yang ada. Sehingga kita dituntut berpikir ulang (rethinking) tentang yang sudah biasa kita kerjakan.

    Agenda inovasi di koperasi bisa bekerja pada semua aspek. Mulai dimensi kelembagaan, manajerial, strategi, kepemimpinan, SDM, produk, layanan, pemasaran, model bisnis, proses kerja, model edukasi, teknologi, model pendampingan usaha anggota, permodalan, peraturan dan aspek-aspek besar-kecil lainnya. Semua hal itu bisa diinovasi tentu dengan pertimbangkan skala prioritas.

    Koperasi perlu melihat berbagai perubahan “yang di luar” itu sebagai tantangan strategis. Kemudian menyusun peta jalan untuk lakukan inovasi di berbagai aspek sehingga lebih siap. Ada satu contoh menarik bagaimana Koperasi Wanita di Jawa Timur akan gelar lokakarya di bulan Maret mendatang untuk mengkaji model Tanggung Renteng (TR). Sebabnya, banyak anggotanya sekarang sibuk bekerja dan sulit untuk hadiri pertemuan kelompok TR. Di sisi lain, mereka melihat bahwa sebagian besar anggota memiliki smart phone. Mereka sedang membayangkan mungkinkah model TR itu diinovasi sehingga menjawab berbagai kendala dan tantangan di lapangan.

    Contoh yang lain misalnya sedang diuji coba salah satu koperasi di Purwokerto terkait dengan pendampingan usaha anggota. Mereka melihat bahwa saat ini banyak komunitas wirausaha dan juga grup Whatsapp bisnis. Belum lagi ditambah dengan aneka forum jual beli di media sosial dan market place. Mereka sedang menyoba hal baru dengan pendekatan kolaboratif; Menghubungkan anggotanya ke berbagai komunitas wirausaha dan berbagai platform digital. Itu berangkat dari kesadaran bahwa koperasi adalah bagian dari ekosistem besar dan kolaborasi multi pihak akan menjadi daya ungkit.

    Tempo lalu saya mengisi kuliah online di gerakan koperasi Kalimantan Timur. Difasilitasi oleh Aktivator Koperasi/ PPKL, saya memberi kuliah selama dua jam. Caranya sederhana lewat grup Whatsapp. Inovasi sederhana itu  sudah bisa memangkas biaya, dibanding menerbangkan saya dari Purwokerto ke sana. Itu contoh sederhana yang solutif.

    Yang ingin saya tunjukkan adalah berbagai inovasi dapat dilakukan pada aspek dan skala yang berbeda-beda. Bahwa ada cara lain yang bisa dilakukan bila kita jeli melihatnya. Bahkan sebagai pengurus/ manajer, Anda tak perlu mengada-ada untuk membuat suatu inovasi. Cukup lempar masalah itu ke seluruh staf dan mintalah mereka berpikir. Dari sana, brainstorming cerdas akan muncul, sebab mereka mengalami kendala/ masalah secara langsung.

    Bayangkan Anda sudah duduk lama di kursi kerja. Maka Anda perlu bangkit dan menggerak-gerakkan badan agar tetap segar. Persis seperti itulah yang terjadi di koperasi saat ini. Inovasi skala kecil atau besar, sama halnya lakukan peregangan otot untuk menjaga badan tetap segar. Apa yang sudah menjadi as usual business, perlu disegarkan kembali.

    Beda cerita bila Anda memilih bangkit dari kursi dan lantas lari, itu bisa berakibat fatal. Sebabnya, vitalitas Anda belum optimal, nafas Anda masih pendek, otot-otot belum siap dan peredaran darah belum juga lancar. Sama halnya tanpa persiapan yang cukup, dari segi soft dan hard, koperasi masuki epos Industri 4.0. Hasilnya bisa fatal.

    Salah satu gerakan koperasi yang paham persis pentingnya inovasi adalah Credit Union/ Koperasi Kredit. Dulu pilar pembangunan Credit Union itu hanya tiga: Pendidikan, Solidaritas dan Swadaya. Namun tahun 2012 ditambah satu pilar lagi yakni Inovasi. Sampai kemudian empat pilar itu diinovasi kembali pada tahun 2017 ditambah dengan Persatuan dalam keragaman, jadilah lima pilar. Itu memperlihatkan bagaimana Credit Union di Indonesia begitu inovatif.

    Jadi, bila sejak lima tahun lalu sampai sekarang koperasi Anda begitu-begitu saja, saatnya regangkan otot. Di depan sana, tantangan lebih besar sudah menunggu. Mulailah inovasi dari yang kecil/ mudah untuk bangun keyakinan bahwa perubahan itu mungkin dilakukan. Tak perlu menunggu waktu dan klise “bila kami sudah siap”, mulailah sekarang juga. Sebab, sejarah tidak memberi diskon! []

    Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/28/131400926/menyegarkan-kembali-koperasi-dengan-inovasi

  • Digelar Startup Coop Camp untuk Milenial

    Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI) akan selenggarakan Startup Coop Camp pada 8-10 Februari 2019 mendatang. Kegiatan ini rencananya akan digelar di Purwokerto yang akan diorganisir oleh InnoCircle Initiative, sebuah lembaga inkubator startup coop.

    “Kolaborasi ini adalah entry point bagi agenda inovasi perkoperasian di Indonesia. Tentu kami sangat berterimakasih kepada Kementerian Koperasi, khususnya Bidang SDM yang responsif dan mendukung ikhtiar ini. Kegiatan itu akan mengumpulkan para pegiat startup dan juga pemuda koperasi”, terang Firdaus Putra, HC., Board of ICCI.

    Camp itu akan berisi serial kegiatan mulai dari pelatihan, lokakarya dan idea pitching. “Kurikulum didesain agar peserta bisa menggunakan serangkaian tools sepulang pelatihan. Bukan hanya itu, bahkan kami undang investor dari gerakan koperasi pada sesi pitching. Investor akan memberikan seed funding bagi beberapa startup coop yang dipilihnya”, terang Anis Saadah, HC., CEO InnoCircle Initiative.

    Berbagai tools akan diperkenalkan kepada peserta seperti Design Thinking, Business Model Canvas, Lean Startup, UX Research and Design, Team Building, Growth and Valuation dan berbagai materi startup lainnya. Di sisi lain materi perkoperasian juga akan diberikan kepada mereka. Tentu saja yang paling utama adalah model startup coop atawa koperasi startup.

    Rencananya kegiatan akan dibuat dua kelas paralel di mana satu kelas diikuti oleh para pelaku startup. Targetnya mereka bisa mengenal model koperasi agar bisa digunakan sebagai basis perusahaan startup-nya. Kelas kedua akan diikuti para pemuda koperasi. Targetnya mereka bisa memahami apa itu model bisnis startup. “Ini memang hibrida: mengkoperasikan startup dan menyetartupkan koperasi”, imbuh Firdaus.

    Tak berhenti hanya camp, rencananya peserta akan didorong untuk mulai membangun startup coop di kotanya masing-masing. Harapannya startup mereka bisa dipamerkan (show case) pada perayaan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2019 di GOR Satria Purwokerto. Tentu saja itu akan menjadi warna baru peringatan hari koperasi; Tak hanya yang konvensional, namun para startup dari generasi milenial juga bisa memacak karya.

    Talkah Badrus, Sesdep SDM Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, “Kami sangat dukung inovasi baru ini. Terutama karena sasarannya generasi milenial dan penggunaan teknologi (aplikasi) yang saat ini tengah massif. Harapannya mereka bisa menjadi inovator koperasi Indonesia di masa mendatang”, terangnya.

    Startup coop ini memang model baru yang sedang menjadi hot issue di gerakan koperasi. Bentuknya yakni koperasi pekerja (worker coop) dengan model bisnis startup. Momentumnya tepat dengan menggeliatnya bisnis startup tanah air yang jumlahnya mencapai 2.016 buah. Dicatat Indonesia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika, India, Kanada dan Inggris (Startuprangking.com, 24 Januari 2019). []

  • ICCI Mengikuti Platform Coop Conference di Hongkong

    Consortium Platform Cooperativism Hongkong mengadakan seminar platform koperasi bertajuk Sowing the Seeds: Platform Coopertivism in Asia. Tamu undangan dan pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi koperasi dari berbagai belahan dunia hadir pada kegiatan tersebut. Diantaranya adalah Profesor Trebors Scholz sendiri, akademisi dari New School University yang mempopulerkan istilah platform cooperativism untuk pertama kali.

    Seminar ini diadakan sebagai respon terhadap gig economy yang diiringi oleh menjamurnya buruh digital (digital labour) dalam beragam sektor. Para buruh digital bekerja dalam kondisi rentan dan tanpa ada kepastian kerja seperti layaknya buruh konvensional pada umumnya. Dan seminar ini membincang platform cooperativism sebagai solusi atas kondisi tersebut.

    Seminar dibuka oleh ceramah Michael Bauweans dari P2P Foundation dan juga Profesor Pun Ngai tentang sejarah  gerakan sosial di Cina. Michael mengatakan di era digital sebenarnya orang telah bekerja secara berkoperasi dan bahu membahu menciptakan perusahan benilai milyaran dollar secara tidak sadar dengan menjadi pengguna produk perusahaan semisal google, facebook, uber dan sebagainya. Profesor Pun Ngai menuturkan revolusi sosial Cina adalah sebuah revolusi yang belum usai. Di mana kemajuan perekonomian Cina hari menghasilkan kesenjangan yang tinggi dari sisi sosial.

    Seminar dihelat selama dua hari, 28-29 September 2018 di Yasumoto Academic Park CHUK. Seminar menampilkan showcase dan rountable dari platform koperasi di wilayah Cina maupun dari tempat lain di dunia.

    Showcase hari pertama menampilkan praktik koperasi dari wilayah Cina, baik itu Cina daratan dan Taiwan. Dari Cina daratan, The Nantang Cooperative membuat platform online untuk menjual produk pertanian warga desa. Dari Taiwan Smangus Aboriginal Labor Cooperative memutus rantai pasok yang tidak berpihak pada petani dengan cara membuat platform online sehingga petani mendapat penghasilan lebih baik. Terakhir adalah Aliance of Taiwan Foodbank organisasi yang bergerak di bidang ketahanan pangan.

    Showcase sesi kedua menyajikan praktik-praktik platform coop dari asia. Di antaranya Sewa Cooperative dari India, Translate for her dan The Singing Cicadas dari Hongkong, Japan Workers’ Cooperative Union dari Jepang, Digi Coop dari Indonesia, Sungmisan Village dari Korea. Dalam kesempatan ini juga, Simel Esim dari Interntaional Labor Organization (ILO) dan Eum Hyung-sik dari International Cooperative Alliance (ICA) turut hadir memberikan komentar terhadap platform cooperativism.

    Kegiatan hari pertama ditutup dengan sesi rountable yang menghadirkan founder platform rintisan, mulai dari Hongkong, Asia Tenggara hingga Turki. Dari Hongkong ada Albert Lui yang mendirikan BTW Ride-Sharing, semacam taksi online. Dari Indonesia, Nashin Mahtani mendirikan petabencana.id. Yaitu sebuah platform pemetaaan bencana berdasarkan laporan masyarakat melalui media sosial. Dari Turki, Ali Ercan memperkenalkan situs donasi untuk pendidikan need maps. Dan terakhir, Jessamine Pacis dari Philipina mendirikan Foundation for media Alternatives.

    Hari kedua dimulai dengan kuliah dari Profesor Trebor Scholz dari the New School University. Dalam kuliahnya Trebors menjelaskan latar belakang platform coverativism berikut konsepnya. Ia juga menceritakan implementasi platform di berbagai tempat, mulai dari India hingga Amerika. Juga beberapa platform koperasi semisal Fairbnb, Up & Go, Stocksy, startup coop dan lain sebagainya.

    Di hari kedua, showcase platform coverativism dari Amerika, Eropa dan Australia. Yang pertama adalah Fairmondo, situs semacam eBay versi koperasi yang dirikan oleh Felix Weth dari jerman. Selanjutnya ada Geddup, sebuah platform kolaborasi antar komunitas yang didirikan oleh Rohan Clarke dari Australia. Selain itu platform-platform koperasi lain seperti Coop Exhange (Malta), Unionen (Swedia), sMart (Belgia), Coop Circle (France), dan ShareTribe (Finlandia) hadir dan menceritakan plaftorm mereka masing-masing.

    Sebagai respon terhadap semakin populernya Blockchain di dunia, seminar juga mengundang founder-founder koperasi berbasis blockchain. Diantaranya adalah Peter Harris (Resonate, German), lalu ada Zhang Jieping (Matter News, Hongkong), Tam Lat (Shanzai City, Hongkong), Isac Mao (Musicoin,USA)  dan Rob Stone (Datavest, USA).

    Dalam seminar tersebut, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) ikut berpatisipasi dengan mengirim dua delegasi, Novita Puspasari, HC. dan Aef Setiawan, HC. Tujuannya adalah untuk mengabarkan ICCI pada konsorsium platform koperasi internasional, memetakan aktor kunci, membangun jaringan dan mencari peluang kolaborasi diantara jaringan tersebut. []

    Liputan kegiatan bisa ditonton di sini: https://www.youtube.com/channel/UCahi9q-p00ZeWMlc97uHacA

  • Membangun Ekosistem Inovasi pada Koperasi

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Meski belum ada data yang cukup, secara kasat mata kita bisa lihat inovasi di koperasi itu rendah. Sebutlah beberapa hal mulai dari pola pelayanan, teknologi yang digunakan, jenis layanan atau produk, branding dan berbagai detail lainnya. Sayangnya, hal itu sudah berjalan menahun, bahkan puluhan tahun lalu. Hasilnya, jumlah koperasi berikut anggotanya banyak, mencapai 26 juta orang, namun kontribusinya rendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni di angka 4,48% (Kementerian Koperasi, 2018).

    Di sisi lain secara kualitatif bisa kita lihat model lembaga dan bisnis koperasi yang melulu itu-itu saja. Sampai-sampai seolah tak ada imajinasi lain, ketika komunitas ingin bikin koperasi, itu sama dengan membuat koperasi simpan pinjam. Nyatanya model itulah yang massif di tengah masyarakat. Ironisnya, kejumudan inovasi itu tak hanya terjadi di koperasi masyarakat, namun juga di kalangan koperasi pemuda atau mahasiswa. Seolah tak ada model bisnis lain kecuali membuka toko, jasa foto kopi dan kantin di kampusnya. Dan itu juga sudah terjadi puluhan tahun yang lalu.

    Jenius Kreatif

    Bagi orang koperasi akan paham persis bahwa gerakan ini tengah mengalami defisit jenius kreatif. Sebaliknya, para jenius kreatif itu banyak lahir di luar sana, bahkan bisa dibilang surplus. Tengoklah ribuan anak muda yang bergiat merintis aneka startup. Hal itu menjadi prestasi tersendiri, misalnya, Startuprangking.com mencatat Indonesia masuk pada peringkat ke lima dengan jumlah startup 1969 buah. Peringkat pertama diduduki oleh Amerika, disusul India, Inggris dan Kanada.

    Dari segi gagasan, mereka sangat kreatif. Baik startup yang berorientasi pada market maupun social innovation, sama-sama kreatif. Lewat mesin pencari Googlekita bisa lacak aneka startup awarding yang dinilai berdampak besar secara bisnis atau sosial. Yang paling dikenal misalnya Kitabisa.com, Tanijoy, Lima Kilo, Reblood dan yang besar seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Tiket.com dan macam-macam lainnya.

    Apa persamaan semuanya adalah diinisiasi oleh anak muda dan berada di luar gerakan koperasi. Itu gambarkan bahwa para jenius kreatif itu mudah lahir di luar sana, namun sulit atau jarang lahir di dalam gerakan ini. Sehingga masalahnya tentu saja bukan soal ada atau tidak adanya orang kreatif di koperasi, melainkan ekosistem gerakan ini tak mendukung lahirnya para jenius itu.

    Persamaan berikutnya adalah para jenius kreatif itu memulai bisnisnya dari gagasan. Sebagian besar adalah anak muda yang secara ekonomi tidak kaya. Berkat ekosistem yang mendukung, seperti keberadaan inkubator, akselerator, angel investor dan ventura kapital, ide brilian bisa dikembangkan menjadi masterpiece.

    Koperasi Inovatif

    Tercatat paling tidak ada 100 koperasi besar di Indonesia. Yang dimaksud besar tentu saja bila asetnya di atas 50 milyar. Dan 100 koperasi besar yang profilnya dapat disimak di buku 100 Koperasi Besar Indonesia, asetnya bahkan sampai trilyun rupiah. Namun bila kita tengok, model bisnis yang dikembangkan masih juga sama dengan lima atau sepuluh tahun yang lalu. Sama-sama model konvensional.

    Sehingga soal inovasi tidak sama dengan koperasi itu miliki aset besar atau kecil. Nyatanya, inovasi itu yang pertama-tama adalah soal ide, kreativitas, pengetahuan dan intuisi. Jumlah aset yang trilyun rupiah tak menjamin koperasi menjadi inovatif. Alih teknologi bisa mudah dilakukan dengan membelinya. Namun tanpa serius kembangkan ekosistem yang mendukung, hasilnya hanya di permukaan saja.

    Sebagai contoh saat ini sebagian koperasi sedang kembangkan layanan online. Sayangnya boleh jadi apa yang dikerjakan adalah membangun teknologi finansial (tekfin) alih-alih finansial teknologis (fintek). Dalam wujud teknologinya bisa saja mirip, namun sistem kerja di belakangnya berbeda. Gejala itu dengan baik dibaca oleh Rhenald Kasali pada dunia perbankan yang sedang ramai kembangkan tekfin daripada fintek. Tekfin sama dengan model konvensional yang dionlinekan, sedang fintek adalah model baru yang karenanya diperlukan teknologi sebagai sarana utamanya.

    Pada dekade mendatang kategori koperasi besar mungkin tak lagi relevan. Sebaliknya, koperasi inovatif akan menjadi model  yang perlu dikembangkan. Yang besar-besar itu, kata Vijay Govindarajan, dalam The Three Box Solution for The Leading Innovation, justru akan mengalami success trap. Mereka lama-kelamaan mengalami kelembaman akibat telah sukses (besar). Dan hal itu ibarat tubuh kita alami obesitas karena timbunan lemak.

    Ekosistem Inovasi

    Peta jalan Making Indonesia 4.0  yang dirilis Kementerian Perindustrian menyebut salah satu agenda ke depan adalah membangun ekosistem inovasi. Dengan cara begitu kita bisa merespon Revolusi Industri 4.0 dengan tangkas. Hal yang sama perlu kita kembangkan di gerakan koperasi tanah air. Ekosistem inovasi menyaratkan adanya beberapa pilar lembaga yang berkolaborasi: perguruan tinggi atau lembaga riset, dunia industri/ bisnis, pemerintah, komunitas/ lembaga swadaya dan lembaga keuangan. Jadilah kerja itu bukan satu pihak, melainkan multi pihak.

    Pada konteks koperasi seluruh unsur sudah ada. Yang dibutuhkan adalah sebuah peta jalan yang menjahit berbagai pihak dengan perannya masing-masing. Laboratorium Koperasi yang dibangun di beberapa kampus bisa menjadi  leader  untuk regionalnya masing-masing; Koperasi sektor keuangan bisa menjadi penyangga keuangannya; Komunitas koperasi pada saat bersamaan kembangkan inkubator model; Dan Kementerian Koperasi harus siapkan aneka regulasi yang responsif.

    Konkretnya kita butuh membangun suatu Co-operative Innovation Hub di beberapa regional di Indonesia. Pendekatan lama yang digunakan misalnya oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) boleh jadi tak lagi relevan. Demikian juga induk-induk koperasi yang kehilangan kreativitas dan vitalitas, lama-lama juga akan terdisrupsi. Hub atau simpul itu akan akseleratif bila berbasis network governance daripada hirarkis-birokratis. Inovasi butuh fleksibilitas dan juga ketangkasan. Apa-apa yang birokratis hanya akan mengkerangkeng imajinasi dan aksi.

    Kemenangan-kemenangan kecil dari proses kolaboratif itu dapat dirayakan dalam Festival Inovasi Koperasi. Festival ini bisa menambah dan mengubah isi peringatan tahunan Hari Koperasi yang cenderung seremonial dan kehilangan greget. Dalam festival itu aneka kategori inovasi dapat dipamerkan. Misalnya inovasi produk, inovasi SDM, inovasi manajerial, inovasi proses, inovasi kepemimpinan, inovasi keanggotaan, inovasi kelembagaan, inovasi teknologi dan kategori lainnya. Tujuannya untuk mengelola pengetahuan-keterampilan bersama sehingga aneka inovasi bisa saling dibagi dan dipakai oleh yang lain.

    Model berbagi-pakai pengetahuan-keterampilan ini pada gilirannya akan mengakselerasi perkembangan koperasi di Indonesia. Apa yang bagus dan inovatif di koperasi satu, bisa diadaptasi di koperasi lain. Bahkan bisa kemudian kita buat suatu portal khusus untuk merekam berbagai inovasi setiap koperasi. Pada gilirannya tiap koperasi akan temukan keunggulan komparatifnya masing-masing. Koperasi A unggul pada inovasi teknologi; Koperasi B unggul di bidang layanan keanggotaannya; Koperasi C unggul di manajemennya; Dan lain sebagainya.

    Innovation Hub

    Diorkestrasi oleh Laboratorium atau Komunitas/ Inkubator Koperasi, pada tahun mendatang kita bisa mulai kerjakan hal itu. Co-operative Innovation Hub per regional bisa membuat target misalnya lahir 10 buah koperasi inovatif. Dari 10 koperasi itu bisa dibagi lagi menjadi dua model: lima sustaining model atau model yang telah berjalan dan lima disruptive model atau model baru sama sekali.

    Dalam kategori sustaining model itu misalnya adalah inovasi pada masalah tata kelola lembaga atau bisnis. Targetnya yakni lakukan modernisasi agar pengelolaan lebih optimal. Konkretnya seperti tata kelola koperasi berbasis online untuk membangun good co-operative governance. Selaras dengan itu dapat dikembangkan cashless zone di area atau regional tertentu. Pola integrasi dan interkoneksi layanan antar koperasi akan menjadi daya ungkit bagi fee based services.

    Sedangkan pada disruptive model, Hub bisa kembangkan model-model yang sama sekali baru di Indonesia. Sebutlah seperti model worker co-op atau koperasi pekerja, startup co-op atau koperasi startup, platform co-op atau koperasi platform, social co-op atau koperasi sosial dan community co-op atau koperasi komunitas. Pada model ini akan banyak beririsan dengan ekosistem besar ekonomi kreatif dan generasi milenial.

    Sekenario di atas hanya mungkin dilakukan bila koperasi kembangkan pilar kolaborasi. Satu sama lain akan peroleh daya ungkit bila mau berbagi-pakai pengetahuan-keterampilan, teknologi dan hal-hal lainnya. Di titik itu kita bisa belajar pada ketangkasan inovasi dalam komunitas open source. Pengetahuan dan keterampilan akan beranak-pinak bilamana dibagi-pakaikan. Modus seperti itu juga yang tengah dikerjakan oleh berbagai komunitas kreatif di tanah air. Di era Revolusi Industri 4.0, langgam gerakan koperasi perlu berubah ke arah sana. Ya, koperasi harus shifting! []

    Telah dimuat: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/17/121810026/membangun-ekosistem-inovasi-pada-koperasi

  • Startup Coop, Koperasi Generasi Milenial

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Tak seperti kekhawatiran sebelumnya di mana koperasi ditinggal anak muda, Revolusi Industri 4.0 bisa menjadi berkah bagi gerakan koperasi tanah air. Saya proyeksikan tiga sampai lima tahun mendatang adalah masa semai di mana generasi milenial berkoperasi dengan asik. Lewat start up co-op atawa koperasi start up, para milenial itu akan hidup dan menghidupi habitatnya. Sinyal itu mulai terlihat di berbagai kota: Purwokerto, Jakarta, Lampung, Yogyakarta, Bandung, Tuban, Malang dan lainnya.

    Mengikuti Rhenald Kasali, saya sengaja mempertahankan istilah “start up” daripada istilah “bisnis rintisan” atau “perusahaan pemula”. Sebabnya, yang membedakan start up dengan bisnis rintisan lainnya adalah pada model bisnisnya. Model bisnis itu menyoal apa atau siapa yang terlibat, bagaimana nilai diciptakan, profit diperoleh dan seterusnya. Sehingga bisnis rintisan bisa saja bermodelkan start up dan di sisi lain pola konvensional. Ubah model bisnisnya, maka berubahlah dari yang konvensional menjadi start up. Jadi, itu bukan sekedar istilah atau term, melainkan sebuah konsep (concept).

    Start up sendiri lahir dari gelombang besar sharing economy. Model umumnya adalah hubungkan antara supply dengan demand dalam suatu platform. Pola turunannya bisa B2B atawa business to business; C2C atau consumer to consumer; B2C atau business to consumer dan lainnya. Belum lagi pihak lain bisa dihubungkan di tengahnya, misalnya investor, dalam pola P2P atau peer to peer lending. Model dan pola-pola itu yang nyaris tidak berkembang di model bisnis konvensional.

    Abundance Era

    Model bisnis start up ini lahir pada zaman yang disebut sebagai abundance era atau era keberlimpahan. Keberlimpahan itu ditandai dengan berbagai alat produksi yang sudah banyak dimiliki orang. Masing-masing sudah mampu membelinya, mengusahakannya sebagai bisnis dan jadilah mereka bersaing dalam red ocean. Beda dengan itu, start up bekerja dalam blue ocean.

    Sebutlah contoh yang paling dikenal adalah Gojek. Model bisnis Gojek bisa bekerja dengan mengandaikan banyak orang sudah memiliki kendaraan bermotor. Sehingga para rider, nyatanya, bukan hanya tukang ojek pangkalan yang migrasi ke aplikasi, melainkan para new rider. Pada hal yang sama bisa kita bayangkan juga bilamana banyak orang membuka jasa laundry, maka kita bisa bangun sebuah platform yang himpun semua tukang laundry. Tak perlu kita buka usaha laundry, melainkan cukup membangun market place untuk semua laundry. Contoh yang lain tentu banyak dengan sektor dan pola yang bervariasi.

    Dalam era berlimpah ruah itu, aset-aset menganggur (idle asset) berserakan di masyarakat. Para muda-mudi jenius itu melihat dan menemukenalinya sebagai potensi ekonomi baru. Di situlah blue ocean bekerja. Sehingga Gojek pada prinsipnya adalah ojek sebagaimana kaprahnya. Namun dengan mengubah rantai supply dan cara deliver-nya, pasar baru tercipta. Itulah bagaimana start up bekerja. Jadi, tak perlu menjadi benar-benar jenius untuk membangun start up, bukan?

    Start up co-op

    Menambahkan istilah co-op atawa koperasi di belakang start up, mengisyaratkan bahwa start up tersebut dibangun berbasis perusahaan koperasi. International Cooperative Alliance (ICA) atau induk organisasi koperasi dunia mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang untuk mencukupi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya. Caranya dengan membangun perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Itulah definisi yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Model start up co-op ini baru di Indonesia dan juga beberapa negara lain. Singkatnya, yakni sebuah koperasi yang menggunakan model bisnis non-konvensional.

    Start up co-op meski seringkali dibangun oleh generasi milenial namun berbeda dengan Koperasi Mahasiswa atau sering disebut Kopma. Kopma ini banyak berdiri di berbagai kampus di Indonesia. Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) mencatat ada sekitar 150 buah Kopma di Indonesia baik di kampus swasta maupun negeri. Eksistensi Kopma ini sudah ada sejak tahun 1978 merespon kebijakan Nasionalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/ BKK) dulu kala.

    Sebagai model, Kopma sudah tentu out of date. Model bisnisnya cenderung tidak berkembang. Pada umumnya mengusahakan: toko, kantin, foto kopian dan aneka layanan mahasiswa lainnya. Sehingga Kopma pun perlu untuk shifting menjadi start up co-op agar adaptif dan relevan di era abundance ini. Cetak biru kelembagaan dan model bisnisnya harus direkaya ulang sehingga match dengan gaya hidup “kidz jaman now”. Bila tidak, akan ditinggal para jenius milenial.

    Shifting to start up co-op

    Ada empat pola yang bisa kita lihat dari shifting atau pergeseran itu. Pertama, para start up berbasis perseoran yang akan bergeser ke koperasi. Pada titik ini, isu kepemilikan yang tergerus akibat masuknya investasi dapat menjadi pemantiknya. Dalam model co-op, kepemilikan tetap dilindungi meski start up menerima penyertaan modal dari investor. Yang perlu dilakukan cukup mengubah badan hukum dan tentu saja aturan main dari perseoran menjadi koperasi. Simak kolom saya sebelumnya yang berjudul “Melindungi Kepemilikan Pendiri “Start up” supaya Tak Terdepak”.

    Kedua, lahirnya gairah baru generasi milenial untuk berkoperasi. Mereka sebelumnya tak pernah bangun start up dan langsung ber-start up dengan model co-op. Itu terjadi karena nilai-nilai koperasi seperti: demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya, selaras dengan gaya hidup yang mereka citakan. Milenial merupakan generasi yang menolak bentuk feodalisme dalam politik dan juga, pada akhirnya, ekonomi. Bentuk koperasi lebih menjawab hal tersebut daripada perseoran di mana pemilik modal berkuasa penuh. Hal itu selaras dengan kesadaran yang meningkat ihwal eksploitatifnya sistem kapitalisme. Tentu saja berbagai sebaran informasi, pengetahuan, berita, artikel berperan dalam peningkatan kesadaran tersebut.

    Ketiga, komunitas-komunitas kreatif yang tumbuh subur di era ekonomi kreatif ini lebih merasa at home berada di rumah besar koperasi daripada perseroan. Sebabnya karena koperasi mengafirmasi dan mengamplifikasi fitur-fitur sosial-budaya suatu komunitas. Hal itu akan menjadi modalitas bagi suatu koperasi, dalam bentuknya bisa menjadi community co-op atau koperasi komunitas. Lagi-lagi, tinggal ubah model bisnisnya, jadilah koperasi start up.

    Keempat, Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi  Siswa (Kopsis) dan juga Koperasi Pemuda (Kopeda) akan mulai bergeser ke model baru ini. Sayangnya, saya menduga justru pada kelompok inilah pergeseran paling telat terjadi. Sebabnya karena kelompok ini sudah mengalami inersia atau kelembaman. Mereka adalah para incumbent yang meski telah melihat sinyal perubahan, namun sulit untuk keluar dari jebakan masa lalu. Ditambah berbagai kebijakan pembinaan oleh pemerintah yang membuat model itu membeku dalam penjara besi kelampauan (the past and the present box).

    Empat pola pergeseran itu dapat kita saksikan pada tiga sampai lima tahun mendatang. Dengan regulasi dan ekosistem inovasi yang baik, trennya akan lebih cepat, massif dan eksplosif. Saya sebut epos ini sebagai momen lompat katak (leap frog) koperasi tanah air.

    Leap Frog

    Koperasi tanah air lamban dalam merespon Revolusi Industri 4.0. Salah satu sebabnya karena koperasi alami sindrom penuaah (aging syndrome). Generasi tua mendominasi dan di sisi lain yang muda-muda, emoh berkarir di koperasi. Hal itu membuat masalah turunan yang kompleks, misalnya, koperasi lamban mengadopsi teknologi informasi dan internet di saat 170 juta penduduk kita pakai telepon pintar. Di saat industri perbankan mulai shifting ke arah platform based, koperasi masih asik dengan layanan manual dan konvensional. Hal itu bisa dikisahkan panjang-lebar, termasuk soal tata kelola yang tak modern, etos kerja, profesionalisme dan lain sebagainya.

    Dalam potret yang tak terlalu asik itu, generasi milenial akan masuk ke gerakan koperasi lewat pintu lain, yakni start up co-op. Masuknya mereka akan menjadi energi baru dengan talenta-talenta kekinian yang dibutuhkan gerakan. Perlahan namun pasti, mereka akan tune in dalam gelombang besar gerakan. Persamaan identitas akan menjadi enabler fitur solidaritas, kerjasama dan kolaborasi antar koperasi. Tentu untuk sampai ke sana butuh waktu.

    Pada saat itu terjadi, gerakan koperasi tanah air, yang dipenuhi dengan energi baru itu akan alami lompat katak. Koperasi tanah air tak perlu menunggu berpuluh tahun dan lalui kurva pembelajaran (learning curve) yang lama. Energi-talenta baru itu akan memampatkan waktu dan prosesnya. Ya, seperti katak yang melompat. Para koperasi incumbent tentu saja harus senang melihat gairah baru ini. Alih-alih memicingkan mata, melempar ragu dan sinisme, para incumbent perlu memberi kepercayaan dan dukungan bagi mereka untuk berproses. Sampai titiknya, koperasi tanah air akan alami regenerasi, tepat di masa puncak bonus demografi. Mari kita tunggu! []

    Telah dimuat: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/31/125742026/start-up-co-op-koperasi-generasi-milenial

  • Melindungi Kepemilikan Pendiri Startup Supaya Tidak Terdepak

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Tak sedikit para pelaku start up terjebak dalam dilema. Satu sisi membutuhkan suntikan modal dari investor untuk kembangkan bisnisnya. Sisi yang lain khawatir keberadaannya tergeser dan bahkan terdepak dari perusahaan yang dirintisnya. Bagi beberapa orang, merintis start up bukan sekedar “bikin dan jual”. Sebaliknya sebuah proses panjang berdarah-darah dengan berbagai pertaruhan dan mimpi.

    Bayangkan saja, para pelaku start up bekerja dengan cara sprint yang tak kenal waktu. Siang-malam mereka bangun dan kembangkan bisnisnya. Tak jarang sebagian besar yang berangkat dari tahap bootstrap atau modal pribadi, pertaruhkan kekayaannya. Sampai titik di mana butuh lakukan scaling up, mereka datangi para investor atau venture capital. Di situlah dilemanya, tetap kecil tapi milik sendiri atau besar namun dimiliki orang lain.

    Di dunia ada beberapa kisah yang bisa dirujuk. Pendiri Twitter, Jack Dorsey didepak dari perusahaan yang dirintisnya. Marcus dan Mitch Weller, para pendiri Skully, perusahaan helm, ditendang dari kantornya. Yang legendaris adalah Steve Jobs, pendiri Apple, yang pernah alami hal serupa. Di Indonesia, para pendiri Gojek bisa saja bernasib sama ketika saham mereka makin terdilusi atau tergerus karena gerojokan investasi. Tentu tak menyenangkan, bukan?

    David vs Goliath

    Beberapa media tentang start up merilis dilema itu dengan membagi tips “cara agar pendiri tidak terdepak ketika investor masuk”. Beberapa start up yang saya jumpai juga mulai mengeluhkan hal yang sama. Bagaimana mereka khawatir kepemilikan mereka terdilusi oleh investor. Alhasil, mereka tak akses modal itu.

    Ini adalah fenomena menarik di mana keberadaan investor tak lagi dilihat secara positif. Investor, dengan unlimited resources itu, terlihat sebagai monster yang siap menerkamnya. Ya, seperti pertarungan David dan Goliath yang tidak setara. Dan tentu saja, pertarungan akan dimenangkan para pemilik modal.

    Fenomena itu menggambarkan modus operandi kapitalisme tingkat lanjut (late capitalism) yang paling kentara. Di mana modal memenangkan semua pertarungan yang membuat ide-ide serta para jenius kreatornya dapat ditendang kapan saja. Kapitalisme tingkat lanjut itu ditandai dengan pergerakan modal yang tak kenal batas wilayah dan berlangsung cepat. Misalnya, baru tahun 2017 kemarin kita rayakan Gojek sebagai unicorn-nya Indonesia, namun bilamana 99 persen sahamnya dimiliki investor asing, bukankah hal itu sungguh ilusif?

    Dalam modus kapitalisme itu, modal mendikte segalanya. Sayangnya, itu semua dilindungi dan disahkan undang-undang. Mereka, start up yang berbasis perseroan terbatas atau PT, tunduk di bawah undang-undang perseoran No. 40 Tahun 2007. Diktumnya yakni pemilik saham mayoritas adalah penentu kebijakan. Termasuk juga menentukan, misalnya, apakah Nadiem Makarim selaku pendiri dan CEO masih tetap perlu dipertahankan atau tidak.

    Sebagai contoh, bila 99 persen saham Gojek dimiliki asing, maka kita bisa proyeksikan hanya beberapa persen saja saham yang masih dipegang para pendiri. Termasuk juga pemegang saham Gojek yang lain makin terdilusi dengan masuknya para investor baru. Bila disederhanakan, puncak aturan main dalam perseroan itu cuma satu: Anda menang bila punya uang banyak!

    Pengambilan keputusan dalam perseroan prinsipnya sangat sederhana, siapa pemilik saham terbesar, dia yang menentukan. Pasal 88 ayat 1 UU Perseroan menyebutkan, “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir …”. Titik tekannya yakni pada frasa “bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara”. Yang dihitung adalah kepemilikan saham para pihak, bukan seberapa banyak orangnya. Bila ada 100 orang/ pihak pemegang saham minoritas melawan tiga orang/ pihak pemegang saham mayoritas, suara 100 orang pun dipastikan kalah. Dan keputusan itu sah dan dilindungi hukum.

    Start Up Co-op

    Masalah mendasar dilema di atas bermula dari badan hukum perusahaan yang digunakan oleh para start up. Bila mereka pilih perseroan, maka harus tunduk di bawah undang-undang perseoran. Apa yang namanya sejarah (siapa pendirinya), reputasi (bagaimana kinerjanya) dan lain sebagainya, tidak menjamin apapun. Di titik itulah para start up perlu berpikir masak-masak dan lakukan shifting!

    Ada dua badan hukum bisnis yang ditetapkan negara. Pertama adalah perseoran tadi dan yang kedua adalah koperasi atau co-op. Keluar dari dilema itu, start up perlu shifting menjadi start up co-op untuk memproteksi kepemilikannya. Di bawah UU No. 25 Tahun 1992, status kepemilikan tidak dihitung berdasar besar-kecilnya saham, karena koperasi adalah perusahaan berbasis orang (people based enterprises). Turunannya, pengambilan keputusan dalam koperasi tidak melihat jumlah sahamnya, melainkan orangnya. Ilustrasinya, bila founder dan co-founder memiliki saham 100 milyar, lantas menerima investasi 1 trilyun, investor tak lantas menang. Itu bisa menjadi solusi yang menarik, bukan?

    Saat ini Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI) sedang kembangkan model start up co-op. Start up co-op atau literalnya adalah koperasi start up, merupakan koperasi non-konvensional dengan model bisnis start up dan basis kelembagaan koperasi pekerja (worker co-op). Start up co-op merupakan cara baru koperasi merespon era sharing economy ini. Ini adalah model hibrida yang mengawinkan antara start up dengan worker co-op. Di dunia model worker co-op ini berkembang luas dengan reputasi bisnis yang mumpuni. Yang terkini dikabarkan bagaimana private business di Amerika banyak yang mengonversi diri menjadi worker co-op.

    Koperasi pekerja atau worker co-op itu ditandai dengan pekerja (worker) sekaligus menjadi pemilik (owner) dari perusahaan koperasi tempatnya bekerja. Tentu saja itu berbeda dengan fenomena massifnya koperasi karyawan/ buruh di Indonesia, di mana para pemilik atau anggota, tidak bekerja di perusahaan koperasi tersebut. Mereka biasanya bekerja sebagai karyawan atau pegawai di perusahaan atau instansi tertentu, lantas membentuk koperasi. Biasanya koperasi karyawan/ buruh ini selenggarakan usaha konsumsi atau simpan-pinjam untuk cukupi kebutuhan anggotanya.

    Dengan mengawinkan antara start up dengan worker co-op menjadi start up co-op itu, kita memiliki model baru yang bisa menjawab kebutuhan para milenial dan pelaku start up tanah air. Dilema “tetap kecil milik sendiri atau besar dimiliki orang lain” dapat diselesaikan. Di bawah UU Perkoperasian dan PP No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan dalam koperasi, start up co-op tetap dapat lincah dan tangkas. Modal dari para investor tetap dapat diakses tanpa harus khawatir akan mendilusi keberadaan para pendiri.

    Di sisi lain, start up co-op juga menjamin tata kelola yang lebih setara antara satu dengan beberapa pendiri lainnya. Pengambilan keputusan didorong melalui mekanisme deliberatif atau mufakat. Namun bila harus voting sekalipun, jumlah saham tak akan menjadi pertimbangan. Prinsip dasarnya sederhana: one man, one vote. Itu prinsip yang membedakan secara dikotomis dengan perseoran: one share, one vote). Bagi para milenial yang suka gaya hidup demokratis dan egaliter, model start up co-op akan cocok sekali.

    Platform Co-op

    Bulan Maret 2018 lalu, Gojek mewacanakan akan melantai di bursa efek. Dengan aksi Initial Public Offering (IPO)  mereka berharap para rider dapat ikut memiliki saham Gojek. Tentu hal itu adalah inisiatif yang patut kita sambut dengan baik. Di mana para pekerja juga ikut memiliki saham perusahaannya, meski minoritas.

    Nah, start up co-op yang telah berkembang besar pun dapat membagi kepemilikannya kepada para pihak yang terhubung dengan aplikasinya. Mereka dapat mengonversi modelnya ke tahap lanjut menjadi platform co-op atau koperasi platform. Bila start up co-op kelembagaannya berbasis worker co-op, kelembagaan platform co-op berbasis multi stakeholder co-op atau koperasi multi pihak. Multi pihak di sini mengandaikan perusahaan dimiliki oleh beberapa pihak, misalnya: para pendiri atau founder, para rider (untuk bisnis ojek) dan juga para merchant (pelapak makanan/ gerai UKM). Di Indonesia salah satu embrionya adalah KlikQuick yang bermarkas di Tasikmalaya.

    Saat ini gerakan koperasi di dunia tengah kembangkan model platform co-op itu dengan serius. Digawangi oleh Platform Co-op Consortium yang berkantor di Amerika, mereka sindikasikan aneka model  platform di berbagai negara. Tujuannya adalah membawa demokrasi dalam ekonomi digital yang saat ini berkembang massif. Dengan memasukkan demokasi di situ, maka tata milik dan kelola menjadi lebih berkeadilan dan setara bagi para pihak yang terhubung. Gelombang itu sudah sampai di Asia dan juga Indonesia. Terkini mereka selenggarakan Platform Co-operative Conference di Hongkong pada 27-28 September 2018 yang lalu.

    Mengadministrasi Keadilan

    Benang merah dari dilema di atas adalah bagaimana kita menemukan model atau formula yang menjamin keadilan bagi para pihak. Kasus terdepaknya para pendiri start up oleh investor tentu saja tak adil bagi satu pihak. Inisiatif, ide jenius, kerja keras, pertaruhan, resiko, passion, ketabahan dan hal-hal immaterial lainnya harus tunduk di bawah dominasi modal. Di situlah koperasi hadir untuk menata dan mengadministrasi keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

    Indonesia merupakan surga bagi para investor start up digital. Pertumbuhan start up yang digerakkan pada generasi milennal massif di berbagai kota besar dan juga kecil atau pinggiran. Pusat-pusat inkubator start up juga bermunculan di sana-sini. Ditambah dengan roadmap Making Indonesia 4.0, nampaknya benar-benar akan terjadi boom start up dalam beberapa tahun mendatang. Dalam hingar-bingar itu, para start up dalam negeri harus mulai menggeser paradigmanya. Bergeserdari bentuk perusahaan perseoran ke koperasi untuk memproteksi karyanya. Bahwa berbagai modalitas material dan immaterial mereka selama ini tak harus dikalahkan ketika investor masuk. Dan bagusnya, hal itu dilindungi undang-undang. Sebelum terlambat, segeralah shift! []

    Telah dimuat: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/08/093600026/melindungi-kepemilikan-pendiri-start-up-supaya-tak-terdepak

  • Surat Terbuka untuk Menteri Koperasi

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Pak Menteri,

    Kondisi koperasi tanah air ini mirip organisasi massa (ormas). Lihat saja, syarat minimal untuk mendirikannya harus 20 orang kata UU No. 25 Tahun 1992. Hasilnya, lebih dari 80 persen koperasi di negeri ini bentuknya simpan pinjam. Apakah salah? Tidak. Apakah tepat? Juga tidak.

    Bagi anak muda seperti saya dan kawan-kawan saya, koperasi simpan pinjam tak lagi menarik, Pak. Paling tidak citranya sudah kadung menua yang berisi orang-orang tua. Layanannya itu-itu saja yang kalah dengan kemahahebatan teknologi finansial besutan perbankan.

    Anak muda seperti saya, Pak, yang lahir tahun 85 sampai 90an demen otak-atik otak kanan, suka hal yang kreatif. Saya dan 35 persen dari total populasi negeri ini harusnya bisa berkreasi lewat perusahaan koperasi. Ya, bagi saya yang gandrung koperasi, sulit rasanya untuk memilih Perseraon Terbatas.

    Saya dan para milenial itu butuh disokong kebijakan yang baik. Yang membuat saya dan kawan-kawan dapat bangun start up berbasis koperasi. Di Eropa sana, Pak, mereka sudah lakukan itu. Namanya koperasi pekerja atawa worker coop. Dimulai hanya dari tiga orang saja. Namun beberapa tumbuh besar sampai ratusan bahkan ribuan anggota.

    Kisah Koperasi Pekerja

    Lambat laun dari panci mereka bikin perabotan rumah tangga lainnya. Dari sekedar alat teknik merambah elektronik. Mereka sekarang sudah meraksasa, lho Pak. Pekerjanya sampai 80 ribu orang. Ya, semuanya adalah pemilik dari pabrik elektronik Mondragon itu.

    Ada kisah klasik, dan saya yakin Pak Menteri telah dengar, yaitu soal Mondragon Cooperative, di Spanyol sana. Dulu dimulai dari delapan orang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karena tak miliki pekerjaan, mereka kemudian mengadu ke seorang pastor. Si Pastor bertanya soal keterampilan mereka. “Kami bisa buat panci, Pastor”. Jadilah mereka bikin perusahaan panci.

    Itu satu kisah. Kisah yang lain, saat saya ikuti annual forum-nya CICOPA, yakni komisi khusus International Cooperative Alliance (ICA) untuk urusan koperasi pekerja, saya terkagum-kagum, Pak. Bagaimana tidak, tetangga kita dari Jepang, Korea Selatan, India praktiknya sudah banyak dan bagus. Sedang saya, Pak, hanya jadi penonton. Ya, seperti biasanya.

    Di forum itu juga dibedah bagaimana model-model koperasi pekerja telah berkembang sampai 18 model. Itu kata Bruno Roelant, lho, Pak. Beliau babar peta besar koperasi pekerja di berbagai sektor dengan modelnya yang khas. Sedang di negeri kita, Pak, satu model pun belum berkembang massif.

    Padahal kalau Bapak kembangkan serius model koperasi pekerja ini, berapa ribu lapangan kerja baru akan terbentuk. Ya, karena koperasi pekerja ini berorientasi pada penciptaan pekerjaan. Yang mana orang bergabung di dalamnya untuk bekerja, bukan akses layanan seperti pinjaman atau belanja harian.

    Ada juga kisah lainnya, namanya Stocksy. Itu merupakan platform yang sediakan aneka foto gratis dan berbayar. Yang bikin bule-bule, Pak. Di websitenya mereka tulis begini, “We’re also a cooperative! (Think more artist respect and support, less patchouli.) We believe in creative integrity, fair profit sharing, and co-ownership, with every voice being heard”. Bayangkan begitu luhur tujuannya, bagaimana membangun perusahaan yang terapkan bagi hasil yang berkeadilan dan pemilikan bersama. Saya rindu model yang begitu, Pak.

    Inkubasi Model

    Meski Bapak belum mengatur, saya dan kawan-kawan di daerah sedang inkubasi koperasi pekerja. Salah satunya koperasi yang coba tingkatkan pendapatan tukang becak dengan alihkan tenaga mereka ke sektor perbantuan dan kebersihan. Namanya, Pedi Help and Cleaning. Sekarang lumayan Pak, ada order terus. Artinya ada tambahan pendapatan untuk mereka.

    Lalu saya juga kolaborasikan kawan-kawan graphic designer, movie maker, programmer jadi satu koperasi pekerja sektor kreatif. Mereka berkumpul di Ada Ide Creative Studio. Mereka semua anak-anak muda, seperti saya. Bahkan beberapa siswa SMK. Meski belum sempat launching, orderan dari dalam atau luar kota juga sudah lumayan.

    Yang ketiga saya dan kawan-kawan bangun coop platform berbasis Android, Pak. Namanya Pedi Solution. Kami membuat market place yang hubungkan para penyedia jasa lokal dengan konsumen. Nah, layanan perbantuan dan kebersihan Pedi Help and Cleaning masuk di dalamnya. Tak ketinggalan juga layanan aneka desain dari Ada Ide. Bulan ini rencana kami akan soft launching, doain ya, Pak.

    Dengan cara begitu ada sekira 25 anak muda yang sekarang berkoperasi dengan cara baru. Buat mereka koperasi tak lagi analog dengan Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Susu, Koperasi Tahu Tempe, tapi kekinian sesuai nafas kids jaman now. Itu lho, Pak, anak-anak muda yang gemar bermain gawai, suka swa foto dan suka cari spot yang instagrammable.

    Rebranding Koperasi

    Saya dengar dari teman kalau Pak Menteri sekarang sedang gandrung lakukan rebranding koperasi. Saya setuju, Pak. Rebranding itu memang perlu agar koperasi adaptif di era keberlimpahan (abundance) ini. Agar lebih modis dan mudah dimamah oleh kami-kami.

    Pertama, Pak, logo koperasi harus dirubah. Saya dan kawan-kawan pernah riset soal itu. Jajak pendapat online yang menjaring 928 responden se Indonesia. Hasilnya 52 persen mengatakan setuju logo koperasi dirubah. Katanya, sudah out of date, sudah kuno, ketinggalan zaman. Hasil riset itu juga sudah saya sampaikan ke Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Katanya mereka akan agendakan perubahan itu di tahun 2019.

    Yang kedua, Pak, rebranding tak cukup hanya dengan rubah logo atau tampilan. Lebih mendasar dari itu adalah soal model bisnisnya. Nah, di zaman disrupsi yang penuh dengan inovasi-inovasi canggih ini, model bisnis koperasi perlu dicari dan dieskplorasi. Alatnya bisa pakai metode blue ocean strategy. Ya salah satunya model koperasi pekerja tadi atau model coop platform itu.

    Pak, mari kita bayangkan bilamana koperasi pekerja massif di republik ini, maka koperasi tak akan dikenali sebagai bisnis yang cengcengpo lagi. Atau bisnis yang hidup segan, mati tak mau. Tapi sebagai entitas bisnis yang sumbangkan angka ke PDB besar. Saya tahu, Bapak sedang mengusahakan itu.

    Bayangkan saja, Pak, berapa ratus lapangan kerja baru akan tercipta. Berapa ratus ribu pekerja akan terserap. Bapak pasti mengamati juga soal fenomena transportasi online dimana driver mengantri mendaftar. Lagi-lagi, itu bukan koperasi yang lakukan, Pak. Mereka lebih solutif berikan alternatif pekerjaan daripada gerakan kita.

    Diskresi Regulasi

    Bila Pak Menteri sedang giat lakukan reformasi total koperasi, menurut saya aturan soal koperasi pekerja itu perlu dibuat regulasinya. Bahwa koperasi pekerja dapat didirikan oleh tiga orang dan menambah anggota/ pekerjanya sesuai pertumbuhan bisnisnya. Bapak bisa memakai diskresi atau apapun istilahnya. Sebuah klausul pengecualian sehingga bisa mempercepat proses.

    Saya dan kawan-kawan tidak bisa menunggu sampai undang-undang perkoperasian yang baru diketok, Pak. Itu terlalu lama. Dan belum lagi, kadang politik tanah air suka PHP. Bisa bete dan sebel kita dibuatnya. Karenanya, apakah mungkin Pak Menteri keluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM perihal koperasi pekerja ini. Agar memiliki Badan Hukum dan legal.

    Bila sudah legal, saya dan kawan-kawan bisa akses pinjaman ke Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB), kan Pak. Atau akses ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Itu riil kebutuhan kami, Pak. Untuk beli aneka perkakas kebersihan, sewa kantor, sewa server bulanan dan aneka kebutuhan lainnya. Bapak kan tahu, saya dan kawan-kawan tak punya banyak modal. Hanya ide, passion dan determinasi yang kami punya. Dan, punya Bapak Menteri.

    Sampai ujungnya, Pak, koperasi kita bisa beraneka macam rupanya. Pasalnya, gerakan kewirausahaan yang sudah dua dekade digulirkan, sekarang mulai ranum dan berbuah. Sayang kan, bila hanya karena aturan saja, mereka kemudian tak miliki badan hukum koperasi. Paling banter menjadi Kelompok Usaha Bersama, yang kadang sulit buat naik kelas.

    Bila pakai koperasi, maka ada visi besar di sana. Bagaimana kelembagaan koperasi memberi daya dukung dan daya ungkit agar naik kelas. Usaha Kecil Menengah (UKM) kita akan terformalkan, Pak. Mindset mereka akan bicara mengelola perusahaan, bukan sekedar berwirausaha. Ya, karena koperasi adalah people based enterprises. Mereka bakal terkatrol.

    Pak Menteri, semoga surat terbuka ini sampai ke tangan Bapak. Tentu saja, saya dan kawan-kawan, anak-anak muda, generasi milenial Indonesia, menunggu jawaban Bapak. Atau bila tak sempat, saya bisa ke kantor Bapak diskusikan lebih lanjut. Ya, sambil ngopi dan makan pisang goreng.

    Nuwun, Pak. []

    Telah dimuat: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/30/212200226/surat-dari-anak-muda-untuk-menteri-koperasi-

  • Dari Sharing Economy ke Cooperative Economy

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Bila kita pinjam istilah Prof. Rhenald Kasali, hari ini kita bergerak dari model owning economy ke arah sharing economy. Model pertama mengisyaratkan pemilikan usaha secara perorangan, karenanya semua hal harus diselenggarakan secara mandiri. Berbagai investasi ditanggung sendiri dan bila untung juga dinikmati sendiri.

    Model kedua, sharing economy, bekerja dengan kolaborasikan aset-aset yang menganggur (idle asset) dari banyak orang. Dengan pola dasar seperti itu model kedua juga sering disebut collaborative economy. Hari ini model kedua berkembang di banyak sektor, mulai dari ritel, transportasi, jasa rental dan lainnya. 

    Model kedua, kata Prof. Rhenald, lebih efisien daripada yang pertama. Dengan model bisnis non-konvensional ditambah teknologi berbasis platform, model kedua membuat banyak pihak yang terhubung bisa menikmati kue ekonomi lebih bagus. Sambil lalu Prof. Rhenald sebut model itu seperti ekonomi gotong royong yang dikembangkan Moh. Hatta. Misalya pada tulisan beliau, “Ini Beda antara Sharing dengan Sharing Economy”. Benarkah begitu?

    Platform sebagai Meja

    Mari kita bayangkan sharing economy platform sebagai sebuah meja. Sebagai contoh, sebutlah Uber, Grab dan Gojek yang sediakan hamparan bagi para pihak yang beraktivitas di atasnya: pengemudi, pengguna dan pelaku UKM. Meja platform berperan sebagai daya dukung dari aktivitas bisnis yang pertemukan supply dan demand. Sederhananya kita sebut sebagai market place.

    Atas fasilitasi itu, pemilik meja peroleh pendapatan dengan pola fee based income. Artinya, makin banyak pihak yang berada dan beraktivitas di atas meja, makin besar fee yang diperoleh pemilik meja. Pola yang seperti itu kemudian dibaca oleh Dr. Revrisond Baswir sebagai brokerage economy.

    Dalam berbagai tulisan, sayangnya Prof. Rhenald hanya mencukupkan analisisnya pada apa-apa yang berada di atas meja: model bisnis, pihak-pihak yang terhubung, teknologi yang dipakai, pola big data analytic dan seterusnya. Sebaliknya, tak pernah menyoal siapa pemilik meja dan apa-apa yang berada di bawah meja. Sebutlah bahwa meja nyatanya hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok orang tertentu. Sedang apa yang berada di bawahnya adalah para venture capitalist yang menggerojok modal sampai trilyun rupiah.

    Bila demikian, menyamakan sharing economy berbasis platform dengan ekonomi gotong royongnya Moh. Hatta tentu tak bisa diterima. Model ekonomi gotong royong Hatta kaprahnya kita sebut sebagai koperasi atau co-op. Ciri utamanya terletak pada sisi demokratisnya, dimana meja dibuat oleh dari dan untuk kepentingan semua orang.

    Francesca Bria, Penasehat European Commission on Future Internet and Smart Cities Policy, berbeda pandangan dengan Prof. Rhenald. Ia secara tajam menyoal siapa pemilik meja, dari mana modal untuk membuat meja serta kemana nilai lebihnya. Dalam portal Platform.coop, perempuan itu menulis, “We must articulate an alternative to platform capitalism. It is a matter of democracy.” Berbeda dengan Prof. Rhenald, Bria menukik tajam bagaimana platform yang ada saat ini kapitalistik dan karenanya tak demokratis.

    Alternatif yang Bria dan kawan-kawannya tawarkan adalah dengan membuat meja yang dapat dimiliki semua orang. Sebuah platform cooperativism sebagai alternatif terhadap platform capitalism. Saat ini ada sedikitnya 217 co-op platform di seluruh dunia. Sebagai alternatif dari Uber, misalnya mereka buat LibreTaxi, alternatif dari Airbnb mereka bangun Fairbnb, dalam crowdfunding mereka inisiasi Seedbloom dan banyak ragam lainnya yang semuanya berbasis co-op.

    Cooperative Economy

    Sharing economy telah mengajarkan masyarakat bagaimana berbagi sumberdaya hasilkan ekonomi yang lebih efisien. Dengan teknologi yang ada saat ini, pola sharing menjadi lebih mudah. Namun, model sharing economy yang ada hari ini belum sepenuhnya demokratis. Platform hanya dimiliki orang tertentu, karenanya pihak-pihak yang terhubung tak selamanya berjalan simetris, yang saya ulas di kolom sebelumnya, “Kotak Pandora Sharing Economy”.

    Model sharing economy perlu didorong maju sampai sepenuhnya sumberdaya itu terbagi (shared). Sebagai contoh, bayangkan bila Gojek bertransformasi menjadi Multistakeholder Worker Co-op atau Koperasi Pekerja Multi Pihak. Pola yang ada saat ini diradikalkan kepemilikannya dengan membaginya kepada pengemudi dan pengguna. Dengan kecanggihan platform, jutaan pengguna Gojek dapat dengan mudah turut menjadi pemilik platform itu. Tinggal pencet ini dan itu, jadilah pemilik!

    Artinya, Nadiem Makarim tak perlu lagi repot-repot cari modal ke para venture capitalist. Masyarakat, dalam arti pengemudi dan pengguna yang banyak itu,bisa patungan memodalinya. Karena pertemukan langsung supply dan demand dalam satu atap sebagai worker-owner dan user-owner, harga layanan dapat mereka tetapkan secara berkeadilan. Ujungnya, fair price bagi semua pihak.

    Dengan model itu, strategi predatory price dimana harga layanan sangat murah hasil subsidi modal venture capital bisa dihilangkan. Persaingan usaha tetap berjalan dengan sehat tanpa drama David vs Goliath. Masing-masing pemilik, worker-owner dan user-owner dapat berembug soal harga yang paling adil atas layanan. Berbagai biaya produksi layanan dihitung bersama tanpa harus korbankan pengemudi dan menangkan konsumen. Mulai dari asuransi, perawatan kendaraan, biaya komunikasi dan lain sebagainya. Sampai ujungnya, fee yang diperoleh atas platform dikembalikan kepada semua pemilik.

    Agar sampai pada evolusi puncaknya, dimulai dari owning economy ke sharing economy dan berujung pada cooperative economy, kita perlu tanamkan azas demokrasi di dalamnya. Bila kita suka demokrasi dalam ruang politik, eloknya kita juga menerima modus demokrasi bekerja di ruang ekonomi. Dimana sumberdaya dimiliki dan dikendalikan oleh, dari dan untuk semua pihak. Sebelumnya saya ulas pendek dalam kolom “Menyempurnakan Sharing Economy”.

    Redistributif dan Berkelanjutan

    Joseph Stiglitz dalam International Cooperative Summit di Quebec tahun 2016 lalu menyatakan cooperative economy dapat berperan efektif sebagai instrumen trickle-down effect. Stiglitz melihat korporasi swasta tak dapat diharapkan lakukan redistribusi kue ekonomi. Hasilnya ketimpangan terjadi di seluruh belahan bumi seperti temuan Thomas Piketty tahun 2013 silam. Platform capitalism yang bersendi para venture capitalist tentu saja tak mampu lakukan redistribusi juga. Sebaliknya makin melebarkan jurang ketimpangan.

    Selain redistributif, cooperative economy juga berkelanjutan (sustain). Claudia Sanchez Bajo dalam Capital and The Debt Trap (2011) menemukan bahwa perusahaan koperasi (co-op) cenderung bertahan lebih lama dibanding swasta. Setelah tiga tahun beroperasi daya tahan koperasi rata-rata mencapai 75% sedangkan swasta hanya 48%. Tentu saja daya tahan itu makin jomplang bila kita bandingkan dengan start up business, termasuk yang berbasis platform, yang tingkat kegagalannya sampai 90%.

    Masa depan akan dipenuhi ketidakpastian dan turbulensi. Analis McKinsey Global Institute (2016) memberi peringatan, 50 tahun terakhir ini kita menikmati masa pertumbuhan yang mengagumkan. Namun 50 tahun mendatang, “The era of easy growth is over”. Dalam ramalan masa depan yang seperti itu, cooperative economy lebih menjanjikan karena terbukti berdaya tahan. Yang demikian itu, old but gold, Prof! []

    Telat dimuat: http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/23/070203126/dari-sharing-economy-ke-cooperative-economy

  • Kotak Pandora Sharing Economy

    Oleh: Firdaus Putra, HC.

    Saat ini aplikasi Uber di London, Inggris, sedang berjuang untuk peroleh lisensinya kembali. Pemerintah lakukan banned pada perusahaan platform itu. Sebabnya karena Uber dinilai tak fit and proper pada aturan transportasi yang ada. Misalnya, beberapa kali terjadi kekerasan seksual kepada konsumen yang dilakukan pengemudi. Lisensi profesional para pengemudi juga dipertanyakan.

    The Guardian (23/ 9/ 2017), melaporkan petisi dukungan kepada Uber telah mencapai lebih dari 500 ribu tanda tangan. Alasannya, masyarakat membutuhkan layanan murah itu dibanding black cab atawa taksi konvensional yang lebih mahal. Selain akan ada 40 ribu pengemudi Uber hilang kerjaan. Sebagian publik juga marah pada Sadiq Khan, Wali Kota London. Apakah itu akhir cerita dari sharing economy yang dikembangkan Uber?

    Sharing Economy

    Sharing economy atau secara umum collaborative economy beroperasi di atas basis keuntungan efisiensi (efficiency gains) dari proses mengolaborasikan aset-aset yang menganggur (idle asset). Misalnya adalah platform berbagi kamar seperti yang dilakukan Airbnb. Berbagi moda transportasi: Gojek, Uber, Grab dan lainnya. Berbagi finansial: Uang Teman, Gandeng Tangan dan seterusnya.

    Dengan mengolaborasikan aset-aset individual yang menganggur itu, platform tak perlu lakukan investasi infrastruktur seperti dalam model bisnis konvensional. Ia tak perlu mempunyai mobil seperti Bluebird untuk membangun perusahaan transportasi. Juga tak perlu membangun gedung hotel seperti Aston untuk selenggarakan layanan penginapan.

    Aset-aset itu ia mobilisasi dari masyarakat yang belum didaya-gunakan (idle). Masyarakat, dalam konteks itu, memperoleh manfaat. Sebagai mitra ia memperoleh nilai tambah dari penyewaan aset. Sebagai konsumen, ia peroleh harga lebih murah (low price) dibanding layanan konvensional.

    Di atas kertas, model bisnis itu terlihat sederhana dan berikan manfaat bagi semua pihak saat pertemukan supply and demand. Bagaimana nyatanya? 

    Harga Murah

    Selain potret reaksi masyarakat terkait dilarangnya Uber oleh pemerintah, The Guardian juga merilis opini yang ditulis seorang pengemudi secara Anonim. “I’m glad it’s all over for Uber in London, and I work for them”, demikian judulnya. Judul yang aneh, bukan? Bukannya sedih, namun justru dia merasa senang dengan dihentikannya izin operasi Uber di London.

    Sebabnya tak lain karena ini, “Apa yang pelanggan tidak mengerti adalah bahwa kita pengemudi harus bekerja berjam-jam hanya untuk menutupi biaya overhead. Yang itu dapat menyebabkan kecelakaan karena kelelahan. Karena kami wiraswasta, kami tidak mendapatkan libur atau gaji saat sakit”.

    Kisah yang senada juga ditemukan di Indonesia seperti hasil riset Aulia Nastiti, Kandidat Doktor Ilmu Politik Northwestern University dalam The Conversation yang viral di media sosial belum lama ini (26/ 9/ 2017). Dalam risetnya Aulia menemukan fakta eksploitasi terjadi pada pengemudi ojek online yang berafiliasi dengan Gojek, Uber dan Grab. Melalui apa yang ia sebut dengan “gamification of work”, pengemudi tak memiliki banyak ruang kendali atas layanan.

    Aulia menulis, “Posisi sebagai “mitra” mengharuskan pengemudi untuk menyediakan alat produksi mereka sendiri (kendaraan) dan menanggung biaya bahan bakar, parkir, perawatan, asuransi kendaraan, dan komunikasi dari saku mereka sendiri. Akibatnya, semakin banyak mereka bekerja, semakin mahal pengeluaran, semakin besar risiko kelelahan dan kecelakaan yang mereka hadapi”.

    Tentu kasus Uber di London dan temuan Aulia di Indonesia menampar wajah Nadiem Makarim beserta CEO perusahaan platform lainnya. Pasalnya, baru-baru ini Gojek dinobatkan sebagai Perusahaan Pengubah Dunia peringkat 17 dari 50 perusahaan versi majalah Fortune (September 2017). Katanya, Gojek telah mengangkat tingkat penjualan beragam pelaku UMKM yang berafilisi dengannya.

    Pengemudi Gojek di Indonesia nampaknya tak selalu bangga dengan capaian itu. Pasalnya, aspirasi konsumen terkait harga murah justru menjadi problematis. Proses pembentukan harga atas layanan online belum mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya. Harga, sesungguhnya merupakan titik temu antara permintaan dengan penawaran. Dimana pada sisi penawaran, seorang pengemudi memasukkan berbagai biaya-biaya (overhead) yang dikeluarkan. Seperti: bensin per jarak tempuh, asuransi, perawatan kendaraan, biaya komunikasi dan seterusnya.

    Di sisi lain, harga yang ditawarkan Uber dan Gojek tentu dibawah harga pasar layanan taksi atau ojek pangkalan. Tentu saja konsumen senang. Sebabnya karena harga masih diintervensi oleh platform sebagai bentuk promosi dan upaya pemasaran lainnya. Seorang pengemudi Gojek, misalnya, akan kejar bonus trip daripada uang bensin dari konsumen. Masalahnya, untuk peroleh bonus harian itu, pengemudi harus penuhi target-target, yang dalam bahasa Aulia ia sebut sebagai gamification of work.

    Model bisnis itu membuat konsumen benar-benar nampak sebagai raja, alih-alih seorang diktator. Pengemudi Uber di London menulis, “How can you, as a customer, justify those expensive drinks you had in the bar but not be willing to pay a little extra to get home in the safety of a minicab or black cab?” Itu gambarkan bagaimana masyarakat bisa bayar minuman mahal di bar, namun sungkan bayar sedikit lebih mahal untuk taksi konvensional, yang lebih aman, katanya.

    Di sana hukum ekonomi bekerja untuk konsumen: mengeluarkan sesedikit mungkin sumberdaya, untuk sebanyak-banyaknya barang atau jasa. Sayangnya, hal itu tak berlaku bagi pengemudi.

    Tirani Platform

    Hukum ekonomi itu tak bekerja maksimal bagi pengemudi sebab dikangkangi kuasa tirani platform. Perusahaan platform, meskipun idealnya bertugas memoderasi supply dan demand, nyatanya lakukan produksi harga. Modal panas para venture capital atau angel investor digerojog ke pasar dalam berbagai skema promosi atau marketing gimmick. Gerojogan itu pertama-tama dirasakan oleh konsumen: low price.

    Posisi pengemudi dalam kerangka model bisnis seperti itu hanya sebagai mitra. Artinya ia secara sukarela mengikatkan diri dengan protokol-protokol tertentu yang ditetapkan oleh penyedia platform. Imbal balik bagi mitra asimetris dengan tuntutan penyedia platform. Ambil atau lepaskan, take or leave it! Kenyataannya, kemitraan itu tak setara. Penyedia mengendalikan berbagai aturan dengan berbagai rule of the game.

    Sebagian yang nyinyir menyederhanakan argumen: ya tinggal leave saja bila merasa tereksploitasi. Menurut BPS, pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,33 persen pada Februari 2017. Angka itu berarti ada sekira 7 juta orang menganggur dari 131 juta angkatan. Belum lagi ditambah fakta bahwa 58 persen angkatan kerja, bekerja di sektor informal yang subsisten. Artinya, hari ini bekerja, besok belum tentu. Jadilah mitra beradu nasib dalam pasar kerja meski dengan tingkat eksploitasi tertentu. Dalam kondisi seperti itu, bisa dipahami bila akhirnya penyedia platform cenderung berlaku tiranik melihat pasar kerja yang ada saat ini.

    Pada 2015 lalu, di saat pemerintah lakukan teguran, Gojek berdalih bahwa mereka bukan perusahaan transportasi. Sebab itulah mereka tak perlu perhatikan hubungan industrial antara penyedia dengan mitra. Misalnya, asuransi kesehatan, tunjangan komunikasi, tunjangan hari tua, biaya perawatan armada dan seterusnya. Para mitra sekedar tenaga kerja lepas (offshore) yang mengakses layanan.

    Dalam model bisnis seperti itu, kita lihat puluhan ribu prekariat yang menggantungkan nasib. Prekariat atau precarious proletariat merupakan orang-orang yang bekerja di sektor formal namun tak peroleh hak-hak sebagaimana pekerja formal lainnya. Bentuk awalnya seperti model pekerja alih daya (outsourcing), yang tercanggih adalah “mitra” dari penyedia platform.

    Ujungnya, penyedia platform tak hanya peroleh efficiency gains dari proses bisnis, namun juga keuntuntungan atas penangguhan biaya dari pengalihan resiko ketenagakerjaan konvensional. Cara baca demikian terlihat suram, bagaimana penyedia platform yang dibangun oleh para lulusan kampus dunia, justru terlihat mengakali para prekariat yang sudah terhimpit secara struktural.

    Saat ini ada sekitar 250 ribu mitra Gojek, 1200 pengemudi Grab dan 6000 mitra Uber. Sebagai contoh, seperti Gojek, mereka layani 10 juta konsumen tiap minggu. Tingkat penetrasi pasar yang demikian kuat membuat valuasi Gojek sangat tinggi. Per Juni 2017 ditaksir angkanya mencapai 40 trilyun rupiah setelah dapat suntikan modal dari China sebesar 16 trilyun. Dengan valuasi yang sedemikian fantastis, bisnis aplikasi idealnya bisa memoderasi up stream dan down stream sehingga besarnya kue bisa dirasakan para mitra sebagai ujung tombak layananya.

    Saat ini tarif pengemudi dibayar Rp 1.000-2.000 per kilometer yang nyatanya tak mencukupi untuk penuhi kebutuhan harian mereka. Skema sharing economy harusnya dapat pertemukan supply and demand secara adil.

    Kasus Uber di London serta Gojek, Grab di Indonesia menyingkap kotak pandora yang selama ini tertutup. Sebuah pertanyaan bagaimana mekanisme pembentukan harga murah, platform yang tiranik dan eksploitasi yang melingkupinya. Uber, Gojek, Grab dan yang lain harus bisa menjawabnya atau mereka akan disebut sebagai unethical sharing economy. Kita tunggu! []

    Telah dimuat: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/02/090000826/kotak-pandora-sharing-economy-